Jumat, Januari 27, 2023

Pastikan Progres Pekerjaan RR, BPBD Adakan Pertemuan dengan Penyedia Pekerjaan

Sekretaris Forum Asosiasi Pengusaha Asli Kenambai Umbai Ny. Henoche Puraro Awoitauw, saat memberikan masukan kepada pihak BPBD Kabupaten Jayapura pada kegiatan pertemuan antara BPBD Kabupaten Jayapura dengan penyedia pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bencana alam banjir bandang, yang berlangsung di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.

SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura sebagai owner dan pengelola pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) rumah yang berasal dari dana hibah Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan pertemuan dengan pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Forum Asosiasi Pengusaha Asli Kenambai Umbai.

Pertemuan ini digelar untuk mengetahui dan memastikan progres pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) rumah di segmen II dan segmen III, yang saat ini sedang berjalan di beberapa titik terkena bencana alam banjir bandang dan longsor, serta meluapnya Danau Sentani beberapa tahun lalu.

Acara yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, S.T., M.MT, didampingi Kepala Bidang RR pada BPBD Kabupaten Jayapura, serta dihadiri Sekretaris Forum Asosiasi Pengusaha Asli Kenambai Umbai Ny. Henoche Puraro Awoitauw dan ratusan pengusaha asi Kenambai Umbai yang mengerjakan program RR tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, S.T., M.MT., ketika ditanya wartawan media online usai pertemuan di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Selasa (14/12/2021) sore menjelaskan, maksud dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi dan bersinergi, sehingga perbedaan pemahaman dari BPBD selaku pengelola dan penyedia pekerjaan ini bisa bisa menyatukan persepsi bersama agar pekerjaan ini bisa dituntaskan pada akhir bulan Desember 2021.

“Pertemuan hari ini (kemarin), itu berhubungan dengan progres pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di segmen II dan III. Pada waktu pekan lalu, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD Kabupaten Jayapura. Yang mana, mereka menyatakan bahwa di segmen II dan III, kebanyakan yang mereka temukan adalah 30 persen pekerjaan yang dikerjakan di lapangan itu memenuhi syarat. Namun 70 persennya tidak memenuhi syarat. Kemudian, kami ambil langkah untuk melihat progres pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

Ternyata memang kondisi yang ditemukan di lapangan itu, kata Alpius Toam, bahwa pekerjaan ada yang sudah capai 100 persen selesai, juga ada yang ditemukan masih kondisi 80 persen, ada yang masih kondisi 40 persen, serta ada yang masih nol (0) persen.

“Sudah terima uang 30 persen, tapi pekerjaan di lapangan belum mulai dikerjakan dan itu ditemukan cukup banyak. Oleh karena itu, pertemuan hari ini bertujuan untuk kami mau sampaikan tentang kondisi yang ditemukan, baik oleh DPRD maupun kami di BPBD Kabupaten Jayapura. Bagaimana kerjasama kita, baik BPBD mewakili Pemkab Jayapura sebagai owner yang memberikan pekerjaan dengan para penyedia, untuk mendengarkan berbagai macam kesulitan dan kondisi yang mereka alami,” katanya.

“Ternyata dari diskusi tadi, mereka sampaikan kesulitan yang mereka hadapi itu hanya ada di modal. Jadi sebagian besar mereka sudah kerjakan, tetapi itu semua utang. Ini memang dari awal kami sudah wanti-wanti, bahwa pasti akan terjadi kesulitan seperti ini,” beber pria yang juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura tersebut.

Alpius juga mengaku, jika pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, agar bisa memberikan kemudahan bagi para pelaksana pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Supaya bisa mendapat suntikan atau bantuan permodalan.

Selain itu, menurut Alpius, pihaknya juga memberi solusi kepada penyedia yang progres pekerjaannya sudah mencapai 80 persen, untuk diberikan santunan atau dukungan, sehingga bisa menyelesaikan seluruh sisa pekerjaannya.

“Komunikasi dengan bank, mereka juga mendukung. Tetapi, itukan ada batasan waktu untuk kredit dan ini juga sudah mau akhir tahun. Itulah kesulitan yang dialami mereka, sehingga beberapa penyedia sudah selesai 100 persen. Itu semua akan kami proses dan sementara untuk yang belum selesaikan pekerjaan ini,” tuturnya.

“Kami tetap akan mencarikan solusi untuk mereka. Seperti apa solusinya, tinggal kita lihat mereka punya progres pekerjaan di lapangan. Lalu nanti akan kami usahakan juga dengan berbagai pihak untuk memberikan santunan atau dukungan. Tentunya, dengan catatan bahwa pekerjaan ini harus diselesaikan di bulan Desember ini,” pungkas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, Sekretaris Forum Asosiasi Pengusaha Asli Kenambai Umbai, Ny. Henoche Puraro Awoitauw mewakili Ketuanya Itter Ibo menegaskan, pihaknya pada pertemuan ini meminta kepada pihak BPBD selaku pengelola, untuk dapat memberikan beberapa kemudahan agar progres pekerjaan yang tersisa ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini di bulan Desember.

“Sebagai sekretaris forum, saya sampaikan permohonan kepada pimpinan dalam hal ini bapa Plt Kalak BPBD dan seluruh stafnya untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para penyedia yang lagi mengerjakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang terkena bencana yang ada di segmen II dan III di Kabupaten Jayapura, dengan memberikan kemudahan untuk tagihan 100 persen,” pinta perempuan yang akrab disapa Uche Puraro ini ketika dikonfirmasi wartawan media online ini.

“Misalnya, ada 18 persyaratan yang diberikan kepada kami. Tetapi, ada penyedia-penyedia khususnya pengusaha asli yang belum bisa membuat hasil drawing, backup data, laporan harian maupun mingguan dan bulanan. Untuk itu, kami mohon kepada konsultan agar membantu kami dari para penyedia dalam hal ini pengusaha asli dalam membuat persyaratan tersebut,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada BPBD Kabupaten Jayapura agar dapat memberikan kemudahan-kemudahan terkait tagihan 100 persen, karena para penyedia yang mengerjakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bencana ini banyak yang masih pemula.

“Kami dari forum juga memohon kepada BPBD agar dapat memberikan kemudahan-kemudahan terkait tagihan 100 persen. Karena teman-teman penyedia ini banyak yang pemula, di mana mereka baru pertama kali pegang perusahaan ini untuk bekerja di pekerjaan ini. Untuk itu, kami minta BPBD berikan kemudahan-kemudahan kepada seluruh teman-teman penyedia. Ketika pekerjaan itu sudah capai 80 persen hingga 90 persen, tolong diberikan kemudahan untuk menagih 100 persen guna menyelesaikan pekerjaan tersebut,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Uche berterima kasih, karena pihak BPBD bersedia mengakomodir permohonan mereka untuk dukungan yang diberikan kepada pihak Forum Asosiasi Pengusaha Asli Kenambai Umbai ini sebagai penyedia pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban banjir bandang beberapa tahun lalu. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih ada tersisa saat ini.

Dirinya berharap dukungan yang telah diberikan pihak BPBD ini bisa menjadi motivasi dari anggota Forum Asosiasi Pengusaha Asli Kenambai Umbai, untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah disepakati bersama.

Share to

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here