Minggu, Juli 21, 2024

Kunker DPRD ke Jepang, Pj Bupati: Harus Bawa Dampak dan Perubahan di Masyarakat

Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si

SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., menganggap pernyataan Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu, Ketua PPM Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi dan Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing yang menyatakan DPRD Kabupaten Jayapura tidak perlu plesiran atau kunjungan kerja (Kunker) keluar negeri (Jepang) karena berpotensi sebagai pemborosan anggaran, merupakan kritik yang positif.

Kritik itu mengingatkan DPRD Kabupaten Jayapura sebagai wakil rakyat, yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat Bumi Kenambai Umbai.

“Jadi yang jelas seperti begini, apapun belanja pemerintah itu harus bermanfaat ke masyarakat,” ujar Triwarno Purnomo ketika ditanya wartawan usai menghadiri kegiatan Hari Bhakti Dokter Indonesia (HBDI), di RSUD Youwari, Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 20 Mei 2023.

Lanjut Pj Bupati Triwarno juga mengingatkan, setelah kunjungan studi banding atau kunker ke luar negeri dilakukan anggota dewan perlu melaporkan hasil kunjungannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kunker tersebut.

“Kalau itu studi banding atau apapun itu namanya, yang jelas harus bisa membawa dampak dan juga perubahan di masyarakat dari hasil studinya itu,” jelas mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.

Sebelumnya, LSM Papua Bangkit melalui ketuanya Ir. Hengky H. Jokhu mengecam rencana kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang.

“Saya juga baru dengar setelah tiba di Jayapura, bahwa ada rencana DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Apalagi di era inflasi, di era krisis global, anggota dewan yang terhormat ini ingin melakukan kunjungan kerja ke Jepang itu rasanya seperti kurang memiliki nurani. Rakyat lagi susah, kalaupun punya uang contohnya 1-2 miliar itu lebih bagus turun ke rakyat, dalam rangka pemulihan ekonomi apa yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD melalui uang tersebut daripada menghambur-hamburkan uang itu keluar negeri,” tegasnya.

Menurut mantan Ketua KADIN Kabupaten Jayapura ini, jika perjalanan dinas luar negeri wakil rakyat ini sudah masuk dalam program kerja dewan, maka program kerja yang dibuat oleh manusia dalam hal ini anggota dewan yang terhormat itu tinggal merubah saja program kerja perjalanan dinas luar negeri tersebut.

Jadi itu bukan kitab suci, sehingga harus wajib hukumnya itu dilakukan oleh setiap anggota dewan, oh itu tidak ada,” kata Hengky Jokhu kepada sejumlah wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 6 Maret 2023 lalu.

Senada dengan hal itu, rencana perjalanan dinas DPRD Kabupaten Jayapura ke luar negeri kembali menuai polemik. Setelah kritik keras yang disampaikan oleh LSM Papua Bangkit, kali ini Pemuda Panca Marga (PPM) dan Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Jayapura menyampaikan kecamannya.

Menurut Nelson Yohosua Ondi selaku Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Jayapura, rencana plesiran anggota dewan yang akan menelan biaya belasan miliar rupiah tersebut berpotensi sebagai pemborosan anggaran. Ia juga menilai hal itu hanya menghamburkan anggaran saja.

“Terkait dengan rencana perjalanan dinas DPRD Kabupaten Jayapura ke luar negeri Jepang, tanggapan saya ini mungkin bagian dari satu pernyataan keras untuk anggota DPRD agar jangan melakukan proses pemborosan anggaran,” tutur pria yang juga Ketua HIPMI Kabupaten Jayapura tersebut kepada wartawan media online ini di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, 8 Maret 2023.

Sementara itu, Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing tidak akan ikut dalam rombongan kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang yang direncanakan pada tanggal 29 Mei 2023 mendatang.

Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, S.H., menuturkan bahwa dirinya tidak akan ke luar negeri selama kunjungan kerja itu tidak memberi nilai manfaat untuk pembangunan Kabupaten Jayapura.

“Jadi, masalah perjalanan ke luar negeri itu pada prinsipnya saya secara pribadi tidak akan ikut dalam keberangkatan ke Jepang,” tutur Sihar Tobing ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 15 Mei 2023.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo menyampaikan, jika ada anggota yang tidak ikut kunjungan kerja ke Jepang itu merupakan hak politik anggota dewan itu sendiri. Rencana kunjungan ke Jepang ini sudah di sampaikan kepada semua anggota dewa dan kunjungan ke luar negeri,  ini bukan baru pertama kali dilakukan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya.

“Kunjungan ke luar negeri ini sudah masuk dalam rencana kerja (Renja) DRPD Kabupaten Jayapura yang tahun lalu sudah diputuskan anggota dewan,” tutur Legislator Partai NasDem Kabupaten Jayapura ini ketika dikonfirmasi wartawan usai Rapat Paripurna Pengusulan DOB Yapsi Kaureh, belum lama ini di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Share to

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here