SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP menegaskan bahwa untuk mengatasi ancaman Narkoba di wilayah Kabupaten Jayapura maka dibutuhkan tindakan konkrit dari semua stakeholder yang ada.
“Jangan kita bicara terus dan biarkan BNN kerja sendiri tanpa dukungan stakeholder lain, seolah-olah Narkoba ini tidak seksi dan banyak orang tidak peduli, seolah politik saja yang penting, padahal ini ancaman dan kita sudah dikepung oleh peredaran Narkoba. Dan kita harus bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan Kabupaten Jayapura,” ujarnya dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba dengan topik “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kabupaten Jayapura Tanggap Ancaman Narkoba” yang ber-tempat di Suni Garden Lake Hotel Sentani, Kamis (7/9).
Dikatakan Hana Hikoyabi, perlu kesadaran bersama dalam hidup sosial masyarakat, karena fenomena ancaman Narkoba ini kian nampak di tengah lingkungan masyarakat, banyak ditemukan anak-anak usia produktif yang konsumsi minuman keras dibarengin Narkoba hingga mengarah pada perilaku kriminal dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Untuk itu Gerakan Kampung ‘Bersih Narkoba’ (Bersinar) yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura sejatinya harus berdampak, dengan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak untuk mempersempit ruang gerak peredaran Narkoba di tengah-tengah masyarakat.
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura juga diarahkan untuk terlibat aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya mengeksekusi program dan kegiatan baik jangka pendek, menengah yang dapat mendukung pemberantasan Narkoba secara masif.
“Fenomena di sekeliling kita sudah ada, banyak anak usia produktif sepanjang malam miras, tentu sudah bukan miras biasa, sudah ada ikutan Narkoba yang membuat otak mereka tambah kacau untuk itu kita semua punya tugas tegur mereka dan mengarahkan mereka untuk kerja-kerja hal yang positif,” pintanya.
Salah satu langkah konkrit kata Hana Hikoyabi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah dibuat edaran kepada ASN mengenai jam kerja, jika ada yang lembur akan diawasi Satpol PP.
Ia menambahkan, Narkoba muncul karena ada berbagai faktor, ekonomi, lapangan kerja, persolan rumah tangga yang berdampak pada anak yang tidak diberikan perhatian. Untuk itu peran aparat kampung juga dibutuhkan dengan membuka peluang-peluang kerja di kampung.
Kolaborasi antar semua stakeholder bukan hal yang ditawar-tawar lagi dalam pemberantasan Narkoba, itu terlihat dari tingginya penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Doyo yang sudah melampaui daya tampung, hingga saat ini terdapat 614 penghuni didalamnya warga asing PNG sebanyak 109 orang.
“Kami di Lapas Doyo ada program-program pencegahan dan pembinaan, namun masih terbatas, butuh instansi terkait untuk bantu tengok dan berikan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian agar ketika mereka keluar tidak balik lagi karena kasus yang sama,” ujar Pegawai Lapas dalam sesi dialog bersama dengan nara sumber langsung dari BNN Pusat.
Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Arianto, S.Pd., M.Pd menyimpulkan bahwa dibutuhkan komitmen bersama, tidak hanya pertemuan demi pertemuan membahas hal yang sama, tetapi dari komitmen itulah dituangkan dalam langkah tindak sesuai dengan peran dan fungsi setiap instansi.
“Yang diperlukan komitmen bersama kita untuk mengatasi masalah peredaran Narkoba yang terus mengancam kita,” imbuhnya.
