SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si menghadiri pelantikan pengurus ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tingkat distrik Se- Kabupaten Jayapura di Obhe Ketua LMA Kabupaten Jayapura, Frits Maurits Felle, S.H., Kamis (13/6/2024).
Pj Triwarno dalam sambutannya menyampaikan selamat atas kepengurusan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tingkat distrik Se- Kabupaten Jayapura yang baru.
Di kepengurusan yang baru ini, LMA dan Pemerintah selalu bersinergi dan mendukung setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura.
Pj Triwarno menyampaikan beberapa hal, seperti perbaikan jalan di 7 titik yang masih tahap pengerjaan.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan yang sedang dikerjakan dan ada 7 titik jalan yang rawan banjir, termasuk jalan utama yang merupakan kewenangan Balai Jalan Nasional.
“Jadi ada masyarakat yang bertemu dengan saya membahas jalan yang dikerjakan, semua ada tahapannya dan kita tetap melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, namun ada tahapan yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Proses perbaikan jalan yang dilakukan di 7 titik rawan banjir ini punya tujuan baik agar masyarakat dapat berkendara dengan baik, jalan tidak banjir saat hujan.
Ia meminta dukungan dari pengurus dan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tingkat distrik Se- Kabupaten Jayapura memberikan pemahaman kepada masyarakat. Agar program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dapat didukung dan tidak menghambat.
Contohnya, saat hujan sedikit saja, jalan di beberapa titik langsung banjir dan mengatakan Pj Bupati tidak perhatikan.
Tetapi setelah melalui koordinasi dan jalan rawan banjir dikerjakan, masyarakat marah-marah Bupati lagi, bahwa pekerjaan bikin macet dan menggangu pengendara.
“Namanya pekerjaan jalan, hambatan-hambatan pasti ada, tetapi tujuannya baik agar jalan itu bagus dan tidak selalu banjir saat hujan turun,” jelasnya.
Pj Triwarno berharap pengurus dan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tingkat distrik Se- Kabupaten Jayapura bisa mendukung dan bersinergi dengan pemerintah, memberi pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak ada keributan saat pekerjaan jalan dilakukan.
