SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik di Wilayah Pembangunan (WP) IV yang dilaksanakan pada hari Jumat (24/02/2023) terpusat Kampung Hulu Atas Distrik Airu Kabupaten Jayapura.
Dalam Musrenbang di WP IV yang dilaksanakan pada Distrik Airu yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si serta Sekertaris Daerah Hana Hikoyabi, S.Pd., M.KP, seluruh Forkopimda, unsur TNI dan POLRI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klemsens Hamo, S.IP bersama Anggota serta Kepala Distrik, berserta staf, dan Kepala Kampung yang berada pada WP IV dan seluruh masyarakat Kampung Hulu Atas.
Bertempat di Kantor Distrik Airu Triwarno menyampaikan terkait kegiatan Musrenbang WP IV merupakan kesempatan yang baik di mana dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang menjadi skala prioritas untuk dibahas dan disepakati Bersama.
“Dalam rangka penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayapura tahun 2024, tentunya kita harus melewati tahapan musyawarah perencanaan pembangunan di distrik,” ujar Triwarno.
Triwarno juga menambahkan prorgam prioritas yang diusulkan dari masing-masing distrik dan juga tiap-tiap kampung yang berada pada WP IV harus juga disinkronisasi dengan program prioritas baik dari Pemda Kabupaten Jayapura dan juga Provinsi serta program prioritas Skala Nasional dan lebih penekanan kepada taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tetap penekanannya kepada taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat bagaimana kita mengembangkan wilayah,” ungkapnya.
Triwarno Juga mengatakan terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada WP IV sangat baik dapat dilihat sarana infrastruktur akses jalan-jalan dan jembatan penghubung dibangun dengan sangat baik.
“Secara fakta WP IV ini walaupun jauh, bisa dilihat bahwa pertumbuhan pembangunan berjalan dengan sangat baik,” ucap Triwarno.
Triwarno berharap agar semua usulan program prioritas di Musrenbang WP IV bisa terakomodir dan dapat dilaksankan dan direalisasi dengan baik oleh pemerintah baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan juga Skala Nasional.
