SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Jayapura bertekad mengembalikan kejayaan komoditas Kakao di Kabupaten Jayapura. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Kenambai Umbai ini memiliki potensi Sumber Daya Alam terutama sektor perkebunan. Semangat tersebut sejalan dengan program Disbunak di tahun 2022 yang fokus di bidang perkebunan dengan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, peremajaan dan identifikasi tanaman Kakao yang tersebar di sejumlah titik di daerah ini.
“Untuk program rehabilitasi kebun Kakao adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan produksi dan kwalitas kebun Kakao,” jelas Kepala Disbunak Kabupaten Jayapura, Ir. H. Sambodo Samiyana, M.Si, saat ditemui sejumlah awak media di Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis 31 Maret 2022.
Sedangkan, untuk program peremajaan lebih cenderung kepohonnya. Yakni, dengan cara sambung samping atau yang disebut dengan tempel/okulasi dan sambung pucuk. Sambung samping merupakan salah satu teknik perbanyak secara vegetative. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi sejumlah tanaman Kakao yang sudah tua.
Sementara, program intensifikasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi kebun Kakao yang tanamannya kurang terawat, terserang hama/penyakit dan dipelihara sesuai dengan baku teknis budidaya tanaman kakao. Kegiatan yang dilakukan untuk intensifikasi tanaman Kakao di antaranya pemupukan dan penyarungan pada buah muda Kakao.
Pihaknya juga terus berupaya mendorong semua petani Kakao yang tersebar di beberapa wilayah untuk mendukung program pemerintah lewat Disbunak untuk merehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi baik kebun Kakao. Tetapi, juga tanaman Kakao itu sendiri.
“Sebagian wilayah Kabupaten Jayapura terdiri dari daratan dan masyarakatnya banyak yang menjadi petani Kakao. Terlebih khusus, masyarakat yang berada di wilayah pembangunan 3 yakni, di Distrik Nimboran, Disktrin Namblong, Distrik Kemtuk dan beberapa distrik sekitarnya,” ujar pria yang akrab disapa Doddy ini.
Artinya, jika usaha pertanian tanaman kakao benar-benar ditekuni dan diolah secara baik maka sudah tentu hasilnya mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Tetapi, disadari pula bahwa, hampir 4.000 lebih hektar kebun kakao telah dihilang dan kini hanya ada sekitar 10.000 lebih hektar.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian juga adalah penanganan kakao dapat dilakukan secara terintegrasi oleh perangkat daerah yang masuk dalam tim ekonomi. Penanganan dilakukan dari hulu sampai hilir. Misalnya, Disbunak urus kebun dan tanaman kakao, sedangkan untuk pemasaran bisa ditangani oleh perangkat daerah lainnya.
Disinggung mengenai langkah seperti apa yang akan diambil oleh pihaknya guna menghadapi salah satu kendala yang lazim ditemui, kurangnya ketersediaan pasar. Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura ini menerangkan, salah satu langkah adalah perlu adanya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di setiap kampung. Dengan demikian, BUMKam dapat menyediakan pasar bagi para petani kakao di kampung masing-masing.
“BUMKam dapat membeli biji kakao milik petani, selanjutnya BUMKam yang mengirim atau memasarkan keluar. Kita juga berharap, jika pabrik pengolahan biji Kakao milik Disperindag yang ada di Yahim sudah bisa beroperasi, maka masalah pasar dengan sendirinya akan teratasi,” ungkap Ketua Paguyuban Warga Ngayogyakarto (Pawarto) Provinsi Papua ini.
