SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menyerukan agar pemilihan ketua KNPI Kabupaten Jayapura yang baru tidak boleh ada politik transaksional atau kecurangan lainnya.
“Saya harap tidak boleh ada money politik (politik uang) dalam pemilihan ketua baru. Kalian belajar model (politik) transaksional untuk apa, baru mau belajar jadi pemimpin sudah diajari dengan hal-hal negatif seperti itu. Tidak boleh dikotori dengan (transaksional) itu,” ujar Mathius Awoitauw, di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat, 23 September 2022.
Bupati Mathius menyampaikan harapan itu ketika dirinya ditanya oleh wartawan media online ini terkait penundaan pemilihan Ketua KNPI Kabupaten Jayapura dan disinyalir adanya politik transaksional dalam pemilihan ketua pemuda di daerah ini.
“Saya berharap ada orang-orang kalau terlibat dalam money politik untuk calon-calon ketua KNPI hentikan di kabupaten ini. Hentikan, karena kita tidak mengajarkan yang transaksional di kabupaten ini. Jadi, yang bermain untuk kepentingan-kepentingan politik (transaksional) itu tidak boleh dan jangan di sini,” paparnya.
Hal yang membuat Bupati Jayapura dua periode itu prihatin karena selain penundaan pemilihan ketua KNPI baru akibat adanya aksi demo beberapa waktu lalu, dirinya juga memperoleh informasi dari isu yang kurang mengenakkan ketika ditanya wartawan yakni terkait politik transaksional dalam penggalangan dukungan.
Meski ini baru isu yang perlu pembuktian ketika dirinya peroleh saat ditanya wartawan, namun menurutnya, isu itu harus disikapi sejak dini.
“Kita bina generasi muda dengan hal-hal yang positif, kita harus kasi gagasan-gagasan yang baik dan wawasan, kemudian kita dorong ke arah yang baik. Soal pemilihan itu biar mereka (OKP) yang menentukan dan tidak boleh diintervensi. Para kandidat juga jangan bermain di situ, kalau anda terpilih karena transaksional itu anda mempunyai moral kurang bagus,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Jayapura mengatakan, pemilihan ketua KNPI baru yang tertunda pada Selasa, 20 September 2022 lalu akibat adanya aksi demo di Kota Jayapura itu pihaknya meminta agar segera dilaksanakan besok (hari ini).
“Ya, besok (hari ini) saya minta harus lanjut pemilihan itu. Tidak boleh tertunda lagi dengan waktu yang lama. Saya juga tidak suka, kenapa mereka tunda (pemilihan) itu. Tidak boleh ditunda, masa karena ada (ikut) demo maka agenda ini dibatalkan (tunda). Apa hubungannya dengan demo, dan apa model pemimpin seperti itu yang kita siapkan untuk Papua ke depan. Aksi demo silahkan jalan, tapi agenda ini juga harus jalan untuk kepemimpinan generasi muda ke depan,” pintanya.
“Dana dari Pemda untuk Musda itu kita pending dulu, karena saya tidak suka dengan model-model seperti itu. Akan tetapi, kita sudah komunikasi dengan mereka, jika mereka serius maka kita akan kasi dan kalau tidak serius maka kita tidak akan kasi. Kalau seperti itu kan mereka bisa jalan sendiri, ya jangan harap Pemda kalau cara-cara seperti itu yang mereka lakukan. Jadi, besok (hari ini) mereka sudah harus lanjut lagi dan kalau masih seperti ini kita belum bisa cairkan uang ke mereka,” pungkasnya.
