SENTANI, ppid.jayapurakab.go.id – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., meminta Dinas Sosial (Dinsos) dapat peka dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yakni, maraknya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan anak jalanan yang ada di Bumi Khenambay Umbay.
Dikatakan Pj Bupati Jayapura ketika ditanya wartawan di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, baru-baru ini.
Tingkat kesenjangan sosial di Kabupaten Jayapura dinilai semakin mencuat dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sebagai gambaran saat ini, banyaknya ODGJ dan anak jalanan yang semakin ramai berkeliaran di wilayah Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.
Sebab itu, Triwarno Purnomo meminta kepada Dinas Sosial untuk lebih pro aktif dalam menangani permasalahan penyandang sosial yang mulai marak di daerah ini.
“Saya sudah sampaikan agar bisa lebih responsif terhadap lingkungan. Apa yang menjadi tanggung jawab secara teknis oleh dinas itu harus bisa diselesaikan dan dituntaskan. Jadi, mereka (Dinsos) harus tau caranya seperti apa untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial untuk menyelematkan orang-orang ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jayapura Arry Ronny Deda menerangkan bahwa pihaknya sudah merencanakan membuat Rumah Aman untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Anak Jalanan sebagai rumah singgah sebelum dikirim (dibawa) ke rumah sakit jiwa dan panti sosial.
“Kita memang belum ada tempat untuk menampung mereka, jadi biasanya kasus yang ada di kita seperti ODGJ itu nanti kita kirim ke Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) di Abepura. Ya, untuk saat ini kita atasi permasalahan ODGJ seperti begitu,” ujar Kadinsos Arry Ronny Deda ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.
Pembuatan Rumah Aman sebagai rumah singgah pertama itu diharapkan mampu mengatasi permasalahan ODGJ dan Anak Jalanan yang ada di Kabupaten Jayapura khususnya di Kota Sentani.
Kata Arry Deda sapaan akrabnya, rumah aman atau singgah itu menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial sebagai sarana rehabilitasi terhadap ODGJ dan anak jalanan.
